Setelah diSP3kannya 13 kasus dugaan ilegal logging perusahaan mitra RAPP dan IKPP oleh Polda Riau, disebut oleh Harijal Jalil, Direktur Eksekutif NGO Tropika Riau sebagai bentuk pelanggaran terhadap Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal.
Keputusan SP3 tersebut dinilai sangat merugikan banyak pihak, khususnya bagi penegakan hukum atas kasus illog di Riau. “Hutan Riau ini hancur akibat ulah illegal logging perusahaan tersebut,” ungkapnya.
Menurut Harijal, pelaksanaan Inpres ini terkesan setengah-setengah. Bahkan dengan diSP3kannya 13 kasus ini sangat kental dengan nuansa politis. “Kita lihat saja aksi RAPP yang akan melakukan PHK buruh secara besar-besaran dengan alasan kekurangan bahan baku,” katanya.
Terkait itu, alasan kekurangan bahan baku dua perusahaan ini dibantah keras oleh Harijal. Hingga Oktober 2008, berdasarkan data yang ada produksi RAPP dan IKPP cenderung stabil. Bahkan dari tahun 2006 hingga 2007 justru meningkat.
“Ini sebuah pembohongan RAPP terhadap publik, nyatanya hingga Oktober 2008 ini realisasi produksi RAPP sudah mencapai 7.1 juta m3 dari targetnya sebanyak 8 juta m3 lebih. Kita justru yakin dalam dua bulan ini (November-Desember) target produksi RAPP tahun 2008 pasti akan tercapai,” kata Harijal
Minggu, 28 Desember 2008
Jangan Biarkan Politisi Busuk Bercokol di Legislatif
Gerakan Anti Politisi Busuk yang mulai menggema di tanah air khususnya menjelang agenda pemilu tahun 2009 mendatang, merupakan bentuk ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif. Di beberapa kota besar di Indonesia lembaga ini sudah dideklarasikan
Pasca Amandemen UUD 45, lembaga legislatif menjadi lembaga yang powerful karena memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan intermediasi. Selain itu, legislatif mempunyai hak budget, hak protokoler, sampai hak imunitas. Dalam Pemilu 2009 mendatang, diperkirakan akan banyak Politisi busuk yang tampil memperebutkan kursi di lembaga legislatif di Indonesia.
Gerakan Anti Politisi Busuk bukan hanya mencegah masuknya para politisi busuk di kursi dewan tetapi juga mencegah pembusukan politik (political decay). Pembusukan politik lembaga negara sama saja dengan menebar racun kepada bibit tanaman. Akibatnya, bukan hanya kematian bagi demokrasi, tetapi kehancuran legitimasi penyelenggaraan negara.
Menyikapi hal tersebut, NGO Fitra Riau akan menggelar diskusi dengan tema Politisi Busuk. Rencananya, diskusi akan digelar Rabu (31/12) di kantor Yayasan Riau Mandiri Pekanbaru. Dalam diskusi ini akan hadir empat orang Caleg Riau, beberapa NGO serta wartawan dari berbagai media massa di Riau.
Menurut Fahriza, aktivis NGO Fitra Riau, bila lembaga legislatif diisi politisi busuk yang pernah melakukan kesalahan seperti korupsi, pelanggaran HAM serta kebusukan lainnya, akan terjadi perlindungan terhadap kesalahan di masa lalu. Bahkan tujuan-tujuan nasional yang lebih besar akan terhimpit oleh kepentingan politisi busuk ini.
Fahriza berharap, Gerakan Anti Politisi Busuk ini bukan hanya gerakan elistis yang dilakukan penggagasnya, namun juga menjadi gerakan dilakukan oleh rakyat. “Bisa dibayangkan kalau politisi busuk ini bercokol di lembaga legislatif,” kata Fahriza
Pasca Amandemen UUD 45, lembaga legislatif menjadi lembaga yang powerful karena memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan intermediasi. Selain itu, legislatif mempunyai hak budget, hak protokoler, sampai hak imunitas. Dalam Pemilu 2009 mendatang, diperkirakan akan banyak Politisi busuk yang tampil memperebutkan kursi di lembaga legislatif di Indonesia.
Gerakan Anti Politisi Busuk bukan hanya mencegah masuknya para politisi busuk di kursi dewan tetapi juga mencegah pembusukan politik (political decay). Pembusukan politik lembaga negara sama saja dengan menebar racun kepada bibit tanaman. Akibatnya, bukan hanya kematian bagi demokrasi, tetapi kehancuran legitimasi penyelenggaraan negara.
Menyikapi hal tersebut, NGO Fitra Riau akan menggelar diskusi dengan tema Politisi Busuk. Rencananya, diskusi akan digelar Rabu (31/12) di kantor Yayasan Riau Mandiri Pekanbaru. Dalam diskusi ini akan hadir empat orang Caleg Riau, beberapa NGO serta wartawan dari berbagai media massa di Riau.
Menurut Fahriza, aktivis NGO Fitra Riau, bila lembaga legislatif diisi politisi busuk yang pernah melakukan kesalahan seperti korupsi, pelanggaran HAM serta kebusukan lainnya, akan terjadi perlindungan terhadap kesalahan di masa lalu. Bahkan tujuan-tujuan nasional yang lebih besar akan terhimpit oleh kepentingan politisi busuk ini.
Fahriza berharap, Gerakan Anti Politisi Busuk ini bukan hanya gerakan elistis yang dilakukan penggagasnya, namun juga menjadi gerakan dilakukan oleh rakyat. “Bisa dibayangkan kalau politisi busuk ini bercokol di lembaga legislatif,” kata Fahriza
Langganan:
Postingan (Atom)