Biro perlengkapan Provinsi Riau dinilai tak konsisten menarik belasan mobil dinas yang masih ada di tangan eks anggota DPRD Riau, baik yang tak lagi menjabat maupun yang kembali menjabat. Diduga ada kesepakatan yang dilakukan antara Biro Perlengkapan dengan mantan anggota dewan yang tak lagi berhak atas asset Pemprov Riau yang dipinjamkan kepada mereka ini.
Iswadi, Kabid Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau kepada wartawan menuturkan, beberapa waktu lalu 7 orang mantan anggota dewan yang masih memegang mobil tersebut diketahui melakukan perbincangan dengan pihak Biro Perlengkapan Provinsi Riau ketika akan dilakukan serah terima di Kantor Gubernur. Namun entah kenapa, setelah perbincangan tujuh unit mobil ini kemudian dibawa kembali oleh mantan anggota dewan ini.
Sebelumnya, perjanjian antara mantan anggota DPRD ini sepakat untuk mengembalikan mobil dinas ini di Kantor Satpol PP Pekanbaru. Tanpa alasan jelas lokasi akan dilakukannya serah terima beralih ke di Kantor Gubernur Riau.
Iswadi mensinyalir mantan anggota dewan ini tak mau mengembalikan mobil tersebut di Kantor Satpol, “Karena kalau di Kantor Satpol, tidak akan ada kesepakatan lagi, jelas mobil dinas ini tidak akan diserahkan lagi kepada mereka (mantan anggota dewan-red),” kata Iswadi kepada riautimes.
“Saya heran setelah perbincangan tersebut mobil dinas ini dibawa lagi oleh mereka. Itupun tanpa menyertakan pihak dari Satpol PP Provinsi Riau,” lanjutnya.
Satpol PP Provinsi sendiri belakangan ini telah menunjukkan komitmen dan kerjanya dalam mengembalikan asset Pemprov Riau termasuk mobil dinas yang dipegang oleh orang yang tak lagi berhak menggunakannya. “Hanya saja salah satu kendalanya Biro Perlengkapan, kita lihat mereka melakukan kesepakatan agar penarikan mobil ini bisa diundur,” tambahnya lagi.
Saat ini, ada sekitar 14 unit dari 108 unit mobil dinas yang masih dipegang oleh pihak yang tak lagi berhak atas fasilitas dinas yang diberikan Pemprov ini. 14 unti tersebut dipegang oleh anggota dewan yang tak lagi menjabat maupun anggota dewan yang kembali menjabat namun mendapatkan mobil dinas baru.
Keberadaan 14 unit mobil milik Pemprov Riau ini juga sudah diketahui. Dua unit diantaranya dalam kondisi rusak berat dan berada di bengkel. “Sesuai perjanjian saat serah terima kendaraan dinas, kerusakan merupakan tanggung jawab si pemegang, bila tak mau tanggung jawab maka tergantung kepada Pemprov Riau untuk mengambil langkah apa,” tutur Iswadi.
Sementara itu, Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Riau Kasmianto, enggan menanggapi masalah ini. Beberapa kali dihubungi wartawan melalui selulernya namun tak diangkat. Demikian pula ketika wartawan mengirimkan pesan singkat, namun tak kunjung dibalas.
Jalur Hukum
Terkait pemasalahan mobil dinas yang tak kunjung selesai, oleh LSM Riau Madani diusulkan agar Pemprov Riau segera mengambil langkah hukum. Bahwasanya, mobil dinas merupakan asset milik Pemprov Riau yang statusnya dipinjamkan kepada pejabat sebagai fasilitas dinas.
Sekretaris LSM Riau Madani Tommy Freddy Manungkalit, S. Kom, kepada Sorot terkait mobil dinas yang masih dipegang oleh pejabat ataupun pihak-pihak yang tak lagi berhak menggunakannya menyarankan agar Pemprov Riau mengambil tindakan tegas. Hal ini dilakukan agar masalah ini segera tuntas dan tidak terus berlarut-larut. “Ini dilakukan agar Pemprov Riau tidak disepelekan. Selama ini kita lihat himbauan Pemprov selalu diabaikan oleh mereka,” kata Tommy.
“Bayangkan saja, setelah tidak lagi menjabat, berapa lama mereka menggunakan mobil dinas tersebut tanpa ada kejelasan. Padahal mereka sudah tidak berhak lagi menggunakan fasilitas dinas yang dibeli dari uang rakyat ini. Pemprov harus tegas,” sambungnya.
Tommy menambahkan, tidak tertutup kemungkinan adanya kong kalikong antara Biro Perlengkapan dengan pejabat ataupun mantan anggota dewan yang masih memegang mobil dinas tersebut. Pasalnya, sejauh ini tidak terlihat adanya tindakan tegas dari Pemprov itu sendiri. “Intinya Pemprov Riau harus tegas agar masyarakat tidak berpikiran telah terjadi kong kalikong,” tutup Tommy mengakhiri pembicaraan.(Ndi)
