Al Azhar: “Keterlaluan jika Pusat Tak Percayakan Blok Siak Pada Riau”

PEKANBARU-Pemerintah RI melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan dinilai keterlaluan jika tidak mengutamakan perusahaan milik daerah Riau untuk mengelola ladang minyak Blok Siak. Pasalnya, Riau saat ini memiliki kemampuan untuk itu.

Demikian tanggapan tokoh masyarakat Riau Al Azhar kepada riaueditor di ruangannya Selasa (22/10) terkait akan habisnya masa kontrak PT. Chevron di Blok Siak pada November bulan depan. Jika pengelolaan ladang minyak yang terdapat di 4 kabupaten/kota ini masih saja diserahkan kepada Chevron atau pun perusahaan lain, sama saja artinya pusat menzholimi Riau.

Dari segi SDM, bahwasannya Riau telah menunjukkan kualitas manusianya dengan keberhasilan mengelola dua blok sebelumnya, yakni Blok CPP dan Blok Langgak. Dikelola oleh dua perusahaan daerah, yakni PT. Bumi Siak Pusako (BSP) untuk Blok CPP dan PT. SPR untuk Blok Langgak, dua blok ini mengalami peningkatan produksi.

Kendati untuk PT. SPR masih memiliki kelemahan dari segi manajerial dalam mengelola blok langgak, namun peningkatan produksi di blok ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau telah menepis keraguan bahwa Riau mampu mengelola sendiri SDAnya.

“Sehingganya kita tidak ingin lagi mendengar alasan klasik bahwa perusahaan milik daerah Riau tidak memiliki SDA yang memadai untuk mengelola sektor perminyakan di Riau ini. Kita telah membuktikan bahwa kita mampu,” kata Al Azhar.

Keadaan Riau saat ini juga jauh berbeda dengan masa di mana pertama kalinya daerah mengelola Blok CPP. Hal ini harus dipandang oleh pusat bahwa Riau memiliki alasan tepat untuk mengelola sendiri SDAnya.

Al Azhar yang juga Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau ini menambahkan, Riau sendiri khususnya LAM akan menghargai kebijakan pemerintah pusat, selama pemerintah pusat bisa menghargai dan mengakui hak-hak masyarakat Riau. “Pusat harus mengubah cara pandang ‘penjajah dan dijajah’ terhadap daerah ini,” ungkap Al Azhar*

Rebut Blok Siak, Riau Harus Kedepankan Kapabilitas

PEKANBARU-Setelah berakhirnya kontrak kerja PT. Chevron di Blok Siak pada akhir November 2013 ini, masyarakat Riau tentunya ingin agar Blok Siak dikelola oleh Pemprov melalui BUMD. Bila mengelola SDA sendiri tentunya akan ada nilai lebih yang menguntungkan daerah.

Kembali mengulang ingatan, selama puluhan tahun Riau hanya menjadi penonton ketika perusahaan asing menyedot SDA di bumi lancang kuning ini. Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima dari pemerintah pusat tidaklah cukup untuk mengejar ketertinggalan negeri yang sudah puluhan tahun menjadi penopang APBN dari minyak buminya ini.

Setelah keberhasilan daerah merebut juga mengelola Blok CPP dan Blok langgak, sepatutnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk mengembalikan pengelolaan SDA kepada Riau. Bahwa Riau siap untuk mengelola SDA sendiri.

Tokoh masyarakat yang juga Budayawan Riau Drs. Al Azhar, MA, terkait upaya merebut Blok Siak ini melihat perjuangan merebut Blok Siak mesti dilakukan dengan mengkedepankan sisi bisnis dan kapabilitas. Riau harus menunjukkan kemampuan bahwa daerah bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri.

Ada perbedaan antara perjuanngan merebut Blok Siak dengan perjuangan merebut dua blok sebelumnya. Jika Blok CPP dan Blok Langgak lebih mengkedepankan perjuangan secara politis melalui lobi-lobi kepada pemerintah pusat, maka untuk Blok Siak lebih dikedepankan perjuangan bisnis.

“Kita harus tunjukkan kinerja profesional BUMD kita untuk memenangkan tender pengelolaan Blok Siak, gunakan pendekatan bisnis, tunjukkan kapabilitas,” tutur Al Azhar.

Namun itu, dukungan politis untuk merebut Blok Siak ini bukannya tidak dibutuhkan, hanya saja tidak signifikan seperti yang dilakukan dalam merebut Blok CPP dan Blok Langgak. “Dukungan politis untuk perjuangan Blok Siak tetap diperlukan, namun lebih mengkedepankan pendekatan bisnis dalam pengelolaan SDA Migas,” ucap Al Azhar lagi menegaskan.*